Selasa , Oktober 24 2017
Berita Terbaru
Home / Bawaslu Jateng / TPD PERIKSA PANWAS PATI TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

TPD PERIKSA PANWAS PATI TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

TPD PERIKSA PANWAS PATI TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK (4)

Semarang, Bawaslu Jateng – Menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu tanggal 24 November 2016, hari ini Kamis (19/1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) melalui Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pelanggaran Kode Etik bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Jl. Atmodirono No.12A, Semarang melakukan pemeriksaan kode etik dengan Majelis Pemeriksa Perkara dari Unsur DKPP RI Dra. Ida Budhiati, SH, MH, unsur Bawaslu Jateng Dr. Teguh Purnomo, SH, MHum, MKn, unsur KPU Jateng M. Hakim Junaidi, SAg, MAg dan unsur Akademisi Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt , MHum.
Pelapor atas nama Janses E. Sihaloho, SH selaku kuasa hukum dari A Itkonul Khakim melaporkan Ketua Panwas Kabupaten Pati Achwan, SPd.I, MSi kepada DKPP RI atas dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, bahwa terlapor tidak melaksanakan tugasnya untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Pati, yaitu dengan tidak mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan pada pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur didalam Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sedangkan secara etik terlapor diduga melanggar Pasal 11 huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Terhadap laporan tersebut, Ketua Panwas Kabupaten Pati, Achwan memberikan jawaban yang disampaikan di hadapan Majelis Pemeriksa dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI, Kamis (19/1).
“Pada prinsipnya kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dituangkan dalam uraian singkat kejadian karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenaranya oleh Terlapor”, terang Ketua Panwas Kabupaten Pati Achwan.
Lebih lanjut Achwan menyampaikan bahwa Panwas Kabupaten Pati telah menerima laporan dugaan pelanggaran berupa tindakaan yang melampaui batas wewenang sebagai Bupati yang disampaikan oleh Yuninda Erfani, SH pada tanggal 17 November 2016 pukul 16.35 dan telah dituangkan dalam formulir model A.1 berupa penerimaan laporan dan register dengan nomor 02/LP/Pilkada/XI/2016.
“Terlapor dan Panwas Kabupaten Pati telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undag-Undang” lanjut Achwan saat membacakan jawaban di hadapan Majelis Pemeriksa.
“Berdasarkan keterangan Yuninda Erfani, SH, Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 diketahui pada tanggal 27 Oktober 2016. Sedangkan dugaan pelanggaran yang diketahuinya tersebut dilaporkan kepada Terlapor maupun Panwas Kabupaten Pati pada tanggal 17 November 2016. Sesuai ketentuan pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 2015 menyatakan bahwa Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara formil laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah melampaui batas waktu yang ditentukan”, tambah Achwan.
Usai penyampaian jawaban dari Terlapor dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak Pelapor yaitu PLT. Bupati Pati dan Pengurus Aliansi Kawal Demokrasi. Pelaksanaan pemeriksaan kode etik dari awal sampai akhir berjalan lancar dan kondusif.

Relawan Kotak Kosong Aksi Damai
Sebanyak kurang lebih 50 orang mengenakan kaos bertuliskan relawan pemberani coblos kotak kosong yang tergabung dalam Aliansi Kawal Demokrasi dari Kabupaten Pati melakukan aksi damai di halaman Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Aksi berlangsung damai sampai pemeriksaan kode etik oleh TPD DKPP RI selesai. Sebagai upaya menjaga kondusifitas sejumlah aparat Kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan pengamanan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Penulis : Widiantoro

TPD PERIKSA PANWAS PATI TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK (2) TPD PERIKSA PANWAS PATI TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK (1)

About Humas Bawaslu

Check Also

Panwas Purworejo Awasi Sosialisasi Verifikasi Parpol

Panwas Purworejo Awasi Sosialisasi Verifikasi Parpol

PURWOREJO – Jajaran Panwas Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan langsung kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *