Jumat , Desember 15 2017
Berita Terbaru
Home / Bawaslu Jateng / PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DIWARNAI TEGURAN PANWAS KUDUS

PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DIWARNAI TEGURAN PANWAS KUDUS

PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAPAT TEGURAN PANWAS KUDUS (2)

 

Kudus, Bawaslu Jateng – Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dari jalur perseorangan, Nor Hartoyo-Junaidi resmi mendaftarkan namanya yang akan maju dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2018 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Kedatangan bakal calon perseorangan ke Kantor KPU Kudus yang berada di Jalan Ganesha Desa Purwosari Kudus dimeriahkan dengan pawai dokar, sepeda motor dan mobil, yang diikuti oleh ratusan simpatisan dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo), seperti diketahui meski maju melalui jalur perseorangan Nor Hartoyo adalah ketua DPD Partai Perindo Kudus, sedangkan yang akan mewakilinya Junaidi adalah  pejabat ASN kasi Pemerintahan di Desa Mlati Norowito Kudus.

Proses pendaftaran calon kepala daerah dari jalur perseorangan melalui KPU Kabupaten Kudus sudah dimulai. Namun terlihat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Nor Hartoyo-Junaidi. Yakni kehadiran Kepala Desa Gulang Kecamatan Mejobo, Mila Susanti diantara rombongan pendukung dan hadir di dalam ruangan KPU Kudus.

Melihat kondisi ini, M Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Kudus, langsung menindaklanjuti dengan memberikan teguran pada Mila Susanti yang notabene istri dari bakal calon nor hartoyo yang masih aktif menjabat sebagai kepala desa gulang. Dijelaskan, bahwa kehadirannya pada pasangan bakal calon independen tersebut melanggar SE Kementerian Dalam Negeri tentang larangan dan sanksi bagi Aparatur sipil Negara (ASN), kepala Desa/lurah maupun aparatur desa dan kelurahan dalam pilkada serentak.

“ Panwaskab Kudus langsung memberikan teguran ke Kepala Desa Gulang Kecamatan Mejobo. Karena hadir dalam pendaftaran bakal calon independen pasangan Nor Hartoyo – Junaidi ,” ungkap Wahibul Minan usai memberikan teguran lisan.

Menurut Wahibul Minan, larangan dan sanksi yang disampaikan tertuang dalam surat Edaran mendagri nomor 273/3722/JS Tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan pasal 70 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomer 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Dijelaskan, pada Undang-undang tersebut diatur ketentuan dalam ayat satu huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara. Pada ayat 1 huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.

Karena hari ini masih belum masuk acara kampanye resmi, maka kita sampaikan tentang SE dari kemendagri tersebut secara lisan. Kalau nanti tetap dilakukan pada masa kampanye, tentu langsung ada pengenaan sanksi ,” tukasnya.

Tindakan ketegasan ini sekaligus sebagai warning pada ASN dan perangkat pemerintahan du wilayah Kabupaten Kudus untuk tidak melanggar SE dari kemendagri dan UU tersebut.

“ Seperti disampaikan pak Sekda Kudus beberapa waktu lalu, ASN dan perangkat pemerintahan harus netral ,” imbuhnya.

Menanggapi teguran dari Panwaskab Kudus ini, Mila Susanti selaku Kepala desa Gulang tidak membantah sama sekali.

“ Iya pak, terima kasih informasinya Mohon maaf ,” jawab wanita yang juga istri Noor Hartoyo ini kemudian keluar dari ruangan penyerahan berkas dukungan bakal calon independen. Setelah sampai di halaman KPU Kudus kemudian masuk mobil ke meninggalkan tempat.

Sementara itu Pasangan yang menamakan dirinya Harjuna yang merupakan akronim dari Nor Hartoyo, SH – Junaidi, SH sebagai Calon Perseorangan datang ke KPU Kudus untuk menyerahkan berkas syarat dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus 2018-2023,

pada pukul 14.40 WIB Balon Bupati Harjuna menyerahkan syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus Th. 2018 berupa, Data dukung B1 KWK ( Data perseorangan perdesa se Kecamatan), Fotocopy KTP, Data Soft Copy Silon ( Sistem Informasi Pencalonan ), B2 KWK ( Rekapitulasi Jumlah Data Dukung dan Sebaran ) sejumlah 52. 519 ( Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Belas ) dan sudah tersebar lebih dari 5 Kecamatan.

Diterima langsung oleh ketua KPU Kudus Moh Khanafi yang juga di dampingi para komisioner KPU lainnya, Naily Syarifah, Dani Kurniawan dan Syafiq Ainurrindo serta Ketua Panwaslu Kudus Pasanagan Harjuna menyerahkan data dukungan sebagai syarat kelengkapan administratif untuk diverifikasi oleh KPU.

Pasangan Bakal Calon Harjuna sesuai UU yang ditentukan dalam pilkada 2018 dimana harus menyerahkan dukungan sebanyak 45.323 salinan berkas untuk diperiksa

 

“Alhamdulillah telah kami lampaui, kami menyerahkan berkas secara resmi salinan dukungan dan mohon bisa segera di verifikasi sebanyak 59.430 dukungan,” ujar Noor Hartoyo sumringah.

Ketua KPU Kudus dalam sambutannya menyampaikan, Sesuai dengan tahapan proses penyerahan dukungan dilaksanakan pada tanggal 25 sd 29 November 2017 dan saat ini akan dilaksanakan penyerahan salinan dukungan calon perseorangan pasangan HARJUNA dalam Pilbup Wabup Kudus 2018 .

“Kami akan melakukan verifikasi terkait dokumen dan terkait jumlah minimal yang telah dikumpulkan tim sukses serta penyebaran di 5 Kecamatan, Kita menggunakan prinsip transparansi dalam kegiatan verifikasi dukungan,” ujar Khanafi.

Dilanjutkan dengan penghitungan dokumen fotocopy dukungan persyaratan calon perseorangan oleh perwakilan PPK se Kabupaten Kudus.

Penyerahan data sempat tertunda selama lima belas menitan akibat server aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) mengalami gangguan.

“Kami menduga kendala yang terjadi saat mendaftar karena server Silon KPU mengalami gangguan,” kata Nor Hartoyo.

Pasalnya, kata dia, tim teknologi informasi menemukan adanya data dukungan di beberapa desa yang jumlahnya berlipat.

Ia mencontohkan salah satu desa jumlah dukungannya hanya 3.000-an orang, ternyata di Silon membengkak menjadi 6.000-an orang dan kata dia, server KPU tersebut tercatat tengah ada kegiatan perawatan.

Ia berharap, data dukungan yang dijadikan patokan dari “hard copy”, bukan dari Silon karena khawatir terjadi perbedaan jumlah.

Ketua KPU Kudus Moh. Khanafi mengungkapkan bahwa data dukungan yang dijadikan pedoman merupakan data fisik yang diserahkan.

Terkait dengan data dukungan di aplikasi Silon, kata dia, KPU hanya sebatas melihat tanpa bisa mengubah data yang ada.

“Meskipun demikian, bakal calon dari jalur independen perlu memasukan data dukungan di Silon,” ujarnya.

Terkait dengan gangguan yang terjadi pada aplikasi Silon, kata dia, hal itu tentu terkait dengan persoalan teknis.

Hal terpenting, kata dia, data fisiknya memenuhi persyaratan untuk calon perseorangan.

Akhirnya, penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran calon perseorangan, yakni dokumen B1 dan B2 kepada KPU Kudus baru bisa dilakukan pukul 14.18 WIB.

Selanjutnya dilakukan penghitungan berkas dukungan yang diserahkan ke KPU Kudus sebanyak 51.519 dukungan dan melampaui syarat minimal dukungan sebanyak 45.323 dukungan.

Jumlah dukungan tersebut, juga melampaui syarat persebaran minimal sebanyak lima kecamatan, karena persebarannya mencapai sembilan kecamatan.

Hingga tengah malam, masih dilakukan proses penghitungan syarat dukungan dari pasangan Nor Hartoyo-Junaidi

 

Kontributor : Panwaskab Kudus

Penyunting : Humas Bawaslu Jateng

About Humas Bawaslu

Check Also

SAMPAIKAN LANGSUNG KE PENGAWAS JIKA ADA SENGKETA PEMILU (3)

FAJAR SAKA, SAMPAIKAN LANGSUNG KE PENGAWAS JIKA ADA SENGKETA PEMILU

Wonosobo, Bawaslu Jateng – “Jika rekan-rekan disini merasa ada persengketaan proses Pemilu bisa langsung sampaikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *