Sabtu , Oktober 21 2017
Berita Terbaru
Home / Umum / LPP EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2015

LPP EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2015

58teguh purnomo 2Semarang, (25/2) – Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) PWI Jawa Tengah berencana menggelar diskusi bertema “Evaluasi Pilkada Serentak 2015” di Gedung Pers Jateng, Kota Semarang, Jumat (26/2).

Pembicara yang akan tampil dalam focus group discussion (FGD) atau kelompok diskusi terarah meliputi penyelenggara pemilu, akademisi, dan jurnalis, kata Ilham Hamijaya, ketua panitia, di Semarang, Kamis.
Ilham menjelaskan bahwa FGD bertujuan memberi masukan kepada seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan lebih baik daripada pilkada sebelumnya.

Ia berharap pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2017 berjalan aman, tertib, dan lancar, serta melahirkan pemimpin yang berkualitas dan amanah. Ia lantas menyebutkan tujuh daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun depan, yaitu Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap.

Ia mengatakan bahwa FGD dengan moderator Ketua PWI Provinsi Jateng Amir Machmud N.S., S.H., M.H. ini akan membahas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau lebih populer dengan frasa UU Pilkada.

Ilham menyebutkan sejumlah pasal dalam UU Pilkada, di antaranya Pasal 73 UU No.1/2015 sebagaimana diubah dalam UU No.8/2015. Dalam Pasal 73 Ayat (1), disebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. Namun, tidak ada ancaman berapa lama hukuman penjaranya, atau hanya tertulis frasa: “…dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jika peserta pilkada melanggar ketentuan itu, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi bisa mendiskualifikasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai peserta pilkada setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht/inkrah). Begitu pula, KPU Kabupaten/Kota bisa memberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati/pasangan calon wali kota dan wakil wali kota apabila putusan pengadilan itu sudah inkrah.

Dalam hukum formal, kata anggota Divisi Analisis LPP PWI Jateng itu, soal suap memang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 149, disebutkan bahwa pelaku terancam hukuman penjara paling lama 9 bulan. Begitu pula, pidana yang sama diterapkan kepada penerima suap.

Diskusi yang akan menampilkan pembicara Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn. (Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng), M. Julianto, M.Si. (pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang), dan Zainal Abidin Petir, S.Pd., S.H., M.H. (Ketua LPP PWI Provinsi Jawa Tengah), kata Ilham, membahas pula masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran pilkada, baik pelanggaran administrasi pemilihan, kode etik, maupun pidana pemilihan.

Sumber : ANTARA

About Bawaslu

Check Also

Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota mulai menerima pendaftar calon Panwas Kecamatan, Rabu (6/09)

Mulai Hari Ini, Pendaftaran Panwascam Di Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

Semarang, Bawaslu Jateng – Setelah melakukan tahap pengumuman awal, hari ini Rabu (6/9) Panwas Kabupaten/Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *