Rabu , Januari 17 2018
Berita Terbaru
Home / Panwaslu / KADES DIHIMBAU TETAP NETRAL

KADES DIHIMBAU TETAP NETRAL

Jpeg

JEPARA, Bawaslu Jateng – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jepara mengimbau kepala desa atau lurah yang ada di Kota Ukir tetap netral dan tidak ikut dalam politik praktis selama gawe pilkada. Ancaman penjara dan denda membayangi penyelenggara pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan yang terbukti melanggar tindak pidana pemilu.
Hal ini ditegaskan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Kabupaten Jepara, Muhammad Oliz saat kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 yang digelar di pendopo kabupaten, Rabu (12/10/2016). Selain panwaslih, narasumber kegiatan yang digelar Desk Pilkada Pemkab Jepara ini adalah Divisi Mutarlih KPU Jepara, Anik Sholihatun.
Kegiatan yang dimoderatori Kasubag Tapem Setda Jepara Tri Wijatmiko ini diikuti oleh petinggi dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan lain sebagainya.
“Banyak kasus pidana pemilu yang melibatkan petinggi. Di Jepara saat gawe pileg 2014 juga ada salah satu petinggi di Kecamatan Batealit yang terbukti melanggar sehingga dijatuhi hukuman oleh hakim berupa enam bulan kurungan dengan masa percobaan 12 bulan dan denda Rp6 juta subsider 2 bulan kurungan. Semoga kejadian ini tak terulang lagi saat Pilkada Jepara 2017,” kata Oliz, Rabu (12/10/2016).
Layaknya warga negara pada umumnya, kata Oliz petinggi juga memiliki hak pilih. Mereka juga diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye paslon, namun dengan catatan tidak menggunakan atribut, fasilitas atau kendaraan dinas petinggi.
“Ikut kampanye untuk dirinya sendiri tak masalah agar mereka juga mengetahui visi misi paslon. Yang dilarang kalau petinggi melakukan mobilisasi massa agar mengikuti kampanye paslon tertentu, apalagi sampai memanfaatkan fasilitas dinas yang dibiayai uang negara,” paparnya.
Berpijak pengalaman pilkada serentak tahap I tahun 2015, kata Oliz pelanggaran pidana pemilu di tingkat desa juga bisa berupa penyalahgunaan balai desa. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Saat itu, ada kegiatan sosialisasi Progam Keluarga Harapan (PKH) yang digelar di Balai Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul. Pelakunya salah seorang warga bernama Slamet Arif yang mendompleng kegiatan sosialisasi itu dan mengarahkan penerima PKH agar memilih salah satu paslon peserta Pilkada Pemalang. Karena terbukti melanggar Slamet Arif divonis 2 bulan penjara 4 bulan masa percobaan dan denda Rp1 juta subsider 1 bulan penjara.
“Kami mendorong petinggi berperan aktif dan sekaligus berkontribusi positif untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran pidana pemilu di desanya masing-masing,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Sekda Jepara yang mewakili Desk Pilkada, Ahmad Junaidi juga menekankan pentingnya netralitas para petinggi saat pilkada. Ia juga berharap petinggi berperan aktif agar tingkat partisipasi pemilih saat pilkada naik signifikan.
“Tingkat partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu cenderung turun. Semoga setelah kegiatan ini petinggi maupun elemen masyarakat lainnya ikut bersama-sama mensukseskan pilkada. Informasi terkait aturan main pilkada bisa disebarkan kepada warganya masing-masing,” tandasnya.

Kontributor : Panwas Jepara

About widiantoro sh

Check Also

Langgar Ketentuan Apk dicopot

Langgar Ketentuan, APK Paslon Dicopot Paksa

JEPARA – Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara bersama Satpol PP Rabu (18/1) mencopot paksa alat …