Selasa , Agustus 22 2017
Berita Terbaru
Home / Bawaslu Jateng / Bawaslu Jateng Dialog Interaktif Pilkada Serentak Menjaga Jateng Damai

Bawaslu Jateng Dialog Interaktif Pilkada Serentak Menjaga Jateng Damai

IMG-20170209-WA0000

SEMARANG, BAWASLU JATENG – Juhanah, S.Pd.I,M.Si anggota merangkap Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu narasumber dalam acara Dialog Interaktif yang diadakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dialog Interaktif Wedangan ditayangkan secara live pada hari Rabu (8/2/2017) pukul 18.00-19.00 WIB di studio TVRI Jawa Tengah dengan mengambil tema “Pilkada Serentak Menjaga Jateng Damai”. Hadir sebagai narasumber Drs. Rukma Setyabudi,MM Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Drs. Joko Purnomo Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, DR.Yuwanto pengamat politik UNDIP serta Drs. Sudaryanto, M.Si Kepala Dinas Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.
Rukma Setyabudi menyampaikan agar Pilkada Serentak 2017 ini nanti berlangsung damai,jurdil, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini Juhanah memberi gambaran bahwa pengawasan Pilkada Serentak 2017 dilakukan secara menyeluruh dengan adanya Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL hingga pengawas TPS. Seluruh warga masyarakat di 7 Kabupaten/Kota mempunyai ruang untuk ikut serta dalam mengawasi dan jika ada dugaan pelanggaran bisa segera langsung melaporkan kepada pengawas pemilihan setempat. Pelaporan juga bisa dilakukan secara online dengan mendownload aplikasi Gowaslu diandroid. 
Bagi setiap orang yg menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya utk mempengaruhi pemilih kpd calon tertentu ini dapat dikenai sanksi pidana, ingat pemberi & penerima sama2 kena sanks 
Juhanah menambahkan terkait pertanyaan bagaimana jika ada keterlibatan ASN. Bawaslu dalam menindak ASN yang melakukan pelanggaran, telah dilakukan klarifikasi dan kajian kemudian merekomendasikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah untuk segera ditindak berdasarkan pelanggarannya. Selain sanksi administrasi, ASN yang melakukan pelanggaran bisa ditindak pidana seperti kasus pada pilkada 2015 di Kabupaten Sragen karena membuat keputusan yg menguntungkn salah satu pasangn calon.
Kemudian untuk kampanye dimedia sosial Juhanah menyampaikan bahwa kampanye di medsos, akunnya harus didaftarkan ke KPU terlebih dahulu dan maksimal 3 akun.
Joko Purnomo Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan agar masyarakat yang memiliki hak pilih di 7 Kabupaten/Kota untuk segera melakukan pengecekan agar bisa menggunakan hak pilihnya.

Penulis : Disti Kumala

editor : Humas Bawaslu Jateng

About Humas Bawaslu

Check Also

tanda tangan nphd

GUBERNUR TANDATANGANI NPHD ANGGARAN PILKADA JATENG 2018

SEMARANG — Pilkada serentak tahap 3 dipastikan akan berlangsung di Jawa Tengah 2018 mendatang. Ada …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *